Kedua, pertumbuhan organik masing-masing bank yang tak kalah mencengangkan. Bank Syariah Mandiri menembus angka empat triliun rupiah, Bank Muamalat melewati angka tiga triliun rupiah. Unit Usaha Syariah Bank BNI merupakan UUS pertama yang menembus angka satu triliun rupiah. Demikian pula dengan penambahan kantor yang dalam kurun delapan bulan saja tercatat 110 kantor baru. Padahal selama dua belas tahun, kurun 1998-2003, hanya tercatat 264 kantor. Bank Syariah Mandiri tercatat yang paling banyak menambah kantor cabang dan cabang pembantu (22 kantor), diikuti BNI Syariah (8 kantor), BRI Syariah (6 kantor), dan Niaga Syariah (5 kantor). Sedangkan Bank Muamalat lebih memilih untuk menambah kantor kas dan gerainya (38 titik layanan).

Ketiga, tingkat profitabilitas perbankan syariah di atas rata-rata perbankan konvensional. BNI Syariah, Bukopin Syariah, dan Bank Muamalat merupakan tiga bank dengan ROA tertinggi, bahkan ada yang melampaui 3 persen. Dalam industri perbankan, sebenarnya ROA 1,5 persen saja telah menunjukkan kinerja yang baik. Tingkat efisiensi operasi juga menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Dengan umur yang relatif masih seumur jagung, Bukopin Syariah dan BNI Syariah berhasil menekan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi di bawah 80 persen, bahkan mendekati 60 persen. Bagi industri perbankan sebenarnya angka 80 persen saja telah dipandang baik.

Keempat, fungsi intermediasi berjalan baik. Bank Jabar Syariah, Bukopin Syariah, dan BRI Syariah mempunyai rasio FDR (financing to deposit ratio) tertinggi, bahkan ada yang mendekati 200 persen. Hal ini bukan saja menunjukkan berjalannya fungsi intermediasi, namun juga menunjukkan adanya dukungan penuh dari kantor pusat bank-bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk pembiayaan syariah.

Kelima, strategi penghimpunan dan penyaluran dana tampak semakin cerdas. BII Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri mengalami pertumbuhan dana tertinggi. Sedangkan di sisi aset, BRI Syariah, BII Syariah, dan Bank Jabar Syariah tercatat yang paling agresif laju pertumbuhannya.

Keenam, BI pun berpacu mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi perkembangan yang demikian cepat. Dua PBI untuk bank umum syariah, tiga PBI untuk BPR Syariah, dan satu SEBI untuk BPR Syariah telah dikeluarkan di tahun 2004 ini. DSN MUI berbenah dengan menggelar Ijtima' Sanawi (Pertemuan Tahunan) Dewan Pengawas Syariah seluruh lembaga keuangan syariah yang ada, untuk pertama kalinya. Bagaimana dengan tahun 2005? Akankah pertumbuhan yang tinggi ini berlanjut? Riset yang dilakukan Karim Business Consulting menunjukkan bahwa tahun 2005 bahkan akan lebih tinggi lagi pertumbuhannya.

Pertama, diperkirakan akan ada 5 bank swasta nasional dan 14 bank daerah yang berminat untuk membuka Unit Usaha Syariah. Ini akan menjadikan tahun 2005 sebagai the highest ever un-organic growth.

Kedua, hampir semua bank syariah yang memulai operasinya pada semester pertama tahun 2004, akan mencapai titik impas pada tahun 2005. Ini berarti, pertumbuhan organik masing-masing bank akan semakin ekspansif.

Ketiga, masing-masing bank semakin jeli menentukan business positioning sehingga tidak perlu berkompetisi secara tidak sehat di antara sesama bank. BII Platinum Syariah dan BNI Syariah Prima tampaknya akan melanjutkan mengembangkan segmen pasar premiumnya. Bank Niaga dan Bank Permata tampaknya akan akan mempertahankan jati dirinya sebagai bank yang menawarkan life style. Bank Muamalat membangun integrasi vertikal: ke bawah dengan BPRS dan Pegadaian, mungkin juga ke atas. Bank Syariah Mandiri mengembangkan kerja sama horizontal dengan cabang, sinergi dengan Bank Mandiri. Bank Danamon memosisikan cabangnya dekat pasar tradisional. Bank-bank daerah menggarap captive market Pemda.

Dalam perkembangan yang demikian hebatnya, sepatutnyalah Bank Indonesia, DSN, Ditjen Pajak, dan otoritas terkait lainnya mempersiapkan lingkungan bisnis yang kondusif. Perbankan syariah tidak perlu dimanjakan karena akan membuatnya lemah, namun jangan pula dibebani hal yang berlebihan sebagai sebuah lembaga bank yang beroperasi secara sah menurut UU No 10 tahun 1998.

Kita perlu berbagai PBI baru untuk mengawal pertumbuhannya, juga konsistensi internal antara satu PBI dengan PBI lainnya, di samping konsistensi eksternal dengan berbagai peraturan perundagan yang ada. Kita perlu DSN yang kuat dan tangguh agar tidak sekadar menjadi lembaga yang dipandang sebelah mata; dianggap tidak mengerti bank. Kita perlu surat Dirjen Pajak setelah keluarnya surat S-243 dan S-1071 tahun 2003 untuk mengembalikan perlakukan PPN atas bank syariah sebagaimana suatu jasa bidang perbankan.

Kita tidak ingin seperti Sudan yang terlalu bersemangat dengan pembiayaan bagi hasil mudarabah/musyarakah tanpa persiapan memadai, kemudian menimbulkan pembiayaan bermasalah. Kita pun tidak ingin seperti Malaysia yang seakan terbelenggu dengan murabahah dan bai bitsaman ajil saja.Kita tidak ingin seperti di Timur Tengah yang otoritas fatwanya terdesentralisasi pada Dewan Pengawas Syariah masing-masing bank. Kita juga tidak ingin seperti di Malaysia yang otoritas fatwanya disentralisasi pada ahli syariah di bank sentral Malaysia.

Kita ingin peran strategis DSN MUI semakin mengemuka di tahun 2005. Kita ingin perbankan syariah Indonesia dijadikan bench-mark oleh dunia. Islamic Banking Award bagi perbankan syariah Indonesia merupakan yang pertama di dunia. Ini adalah tahun kedua yang akan digelar di Bali akhir November bersamaan dengan Islamic Banking Outlook.

Adiwarman Karim
Republika Online